Di Balik Pintu Tua Kalierang
Nestapa Mien Sri Wahyuni dan Utang Miliaran yang Tak Pernah Ia Ketahui
Di usia senja, mestinya menjadi masa tenang bagi Mien Sri Wahyuni (74). Namun, bukannya menikmati hari dengan ketenangan di rumahnya di Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, perempuan ini justru terjebak dalam pusaran mimpi buruk yang tak kunjung usai.
Rumah sederhana tempat ia bernaung kini terancam hilang. Namanya tercatat dalam daftar lelang di situs resmi sebuah bank. Bukan karena ia lalai membayar cicilan, melainkan karena ia tiba-tiba "memiliki" utang yang besarnya mencapai miliaran rupiah—sebuah angka yang bahkan tak pernah terlintas dalam hidupnya yang bersahaja.
Utang Gaib yang Menghantui
Semuanya bermula layaknya sebuah kejutan yang menyesakkan dada. Tanpa pernah sekalipun menginjakkan kaki di kantor bank untuk mengajukan pinjaman, tanpa pernah memegang buku tabungan, apalagi menyentuh uang miliaran rupiah, Mien tiba-tiba menjadi "debitur" besar. Tagihan pokok yang awalnya berkisar Rp 1,6 miliar, kini membengkak fantastis hingga menyentuh angka Rp 3 miliar lebih setelah ditambah denda dan penalti yang terus merayap naik.
Nama yang Tercemar di Tangan Orang Dekat
Kisah ini semakin terasa ironis ketika menilik siapa yang berada di balik layar pencairan dana tersebut. Data yang dipegang keluarga Mien mengarah pada dua sosok yang memiliki hubungan darah cukup dekat. Seolah ada sebuah skenario rapi yang disusun untuk meminjam nama sang nenek sebagai jaminan demi mendapatkan kucuran dana yang menggiurkan.
Bagi Mien, ini bukan sekadar masalah uang. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang membuat dunia kecilnya di Kalierang porak-poranda. Teror dari penagih utang yang kerap menyambangi rumahnya telah merenggut rasa aman yang selama ini ia jaga.
Labirin Hukum yang Buntu
Dua tahun sudah berlalu sejak Mien dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polres Wonosobo. Harapan akan keadilan sempat menyeruak ketika polisi mulai bergerak memintai keterangan, termasuk menyurati Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah untuk memeriksa prosedur dokumen kredit tersebut.
Namun, labirin hukum nyatanya masih terlampau terjal. Pihak kepolisian menyatakan bahwa hingga kini, alat bukti yang terkumpul belum cukup kuat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Kasus ini seolah mengambang di antara dokumen-dokumen yang dipalsukan dan janji-janji keadilan yang tertunda.
Pihak keluarga kini hanya bisa menuntut satu hal: transparansi. Mereka mendesak agar pihak bank dan oknum notaris mau duduk bersama, membuka "tabir" dokumen kredit tersebut di depan publik, dan menghentikan upaya lelang yang secara sepihak merampas hak tinggal seorang lansia.
