Tercatat 34 persen pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta menunjukkan indikasi masalah kesehatan mental.
Data tersebut diambil dari hasil penelitian terbaru yang dilakukan Health Collaborative Center (HCC) dan Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) bersama Yayasan BUMN melalui inisiatif Mendengar Jiwa Institute.
Penelitian ini dipimpin oleh Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH sebagai Peneliti Utama HCC, Bunga Pelangi SKM, MKM sebagai Direktur Program HCC, dan Prof. Nila F. Moeloek sebagai Direktur Eksekutif FKI.
Studi ini menunjukkan 3 dari 10 pelajar sering berperilaku marah dan terlibat dalam perkelahian akibat gangguan mental emosional.
Hasil penelitian ini menjadi dasar pengembangan Program Zona Mendengar Jiwa, yang bertujuan membangun sistem dukungan dan meningkatkan kesadaran kesehatan mental pada remaja.
Sekaligus, menyediakan edukasi dan intervensi berbasis data terkait kesehatan mental remaja di sekolah.
Program ini mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan inovasi sosial untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan mental generasi muda.
Dr. Ray Wagiu Basrowi menilai data indikasi gangguan kesehatan jiwa remaja di kota besar, seperti Jakarta ini dapat dijadikan angka prevalensi.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya temuan ini untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang kondisi kesehatan mental remaja di Tanah Air.
"Ini merupakan risiko yang harus dianalisis lebih mendalam, sebab data temuan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan data atau bahkan hipotesis kajian-kajian sebelumnya," kata Dokter Ray di kawasan Han Lekir, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Selain itu, penelitian juga menemukan 10 persen pelajar SMA di Jakarta merasa rentan terhadap masalah kesehatan mental.
Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran diri remaja terhadap kondisi kesehatan mental, meskipun informasi mengenai hal tersebut sudah banyak tersedia.
Menariknya, responden mengungkapkan lebih memilih teman sebaya sebagai tempat berkonsultasi mengenai masalah kesehatan mental dibandingkan guru.
Sekitar 67 persen pelajar SMA di Jakarta tidak ingin mengunjungi ruang bimbingan konseling (BK) untuk mendapatkan bantuan.
Data ini menunjukkan peran teman sebagai konselor sebaya dapat menjadi agen mitigasi kesehatan mental yang efektif di sekolah.
Kendati demikian, Eks Menteri Kesehatan, Prof. Nila Moeloek menegaskan meskipun konsultasi antar teman penting, tetap dibutuhkan bimbingan yang tepat.
Menurut Nila Moloek, upaya mitigasi konseling baiknya dilakukan dengan sosok atau pihak yang lebih mumpuni.
"Remaja memerlukan arahan yang benar, sehingga konsultasi antar teman sebaiknya hanya sebagai saluran berbagi cerita, bukan upaya mitigasi konseling yang sesungguhnya," tutur Nila.
2 Juta Anak Alami Gangguan Mental
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengaku mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang menyebutkan lebih dari dua juta anak di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental.
Netty mengungkapkan, jumlah tersebut sekitar 10 persen dari total 20 juta jiwa yang menjalani layanan pemeriksaan kesehatan jiwa gratis dari Kemenkes.
"Anak-anak yang mengalami tekanan mental adalah generasi masa depan bangsa. Jika tidak segera ditangani, berisiko kehilangan potensi besar mereka,” ujar Netty dikutip Minggu (2/11).
Menurut Netty, temuan dari Kemenkes ini merupakan peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan jiwa anak dan remaja.
“Angka ini bukan sekadar data statistik, tetapi sinyal darurat sosial yang harus ditanggapi bersama," tegasnya.
Netty mengaku mengapresiasi langkah Kemenkes yang telah membuka data dan menyediakan layanan konseling daring untuk membantu masyarakat mengakses dukungan psikologis secara mudah dan anonim.
Namun, legislator PKS ini menilai upaya tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan menjangkau hingga pelosok daerah.
“Layanan daring sangat membantu, tetapi belum semua anak memiliki akses internet. Pemerintah perlu memperkuat layanan konseling di sekolah, puskesmas, dan komunitas agar lebih inklusif,” katanya.
Netty berharap Kementerian Kesehatan dapat menjelaskan lebih rinci cakupan dan validitas data yang dirilis terkait jumlah anak dengan gangguan mental, agar publik memahami konteksnya secara utuh.
“Transparansi data akan membantu publik melihat persoalan ini dengan lebih tepat. Penjelasan tentang metode, cakupan, dan validitas data sangat penting, bukan untuk meragukan hasil, tetapi agar bisa bersama-sama menentukan langkah intervensi yang paling efektif,” ujarnya.
Netty menilai bahwa dengan penjelasan yang lebih komprehensif, semua pihak akan memiliki dasar yang kuat dalam merancang program pencegahan dan pendampingan anak.
“Anak-anak sekarang hidup di era tekanan digital dan ekspektasi sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu membangun budaya komunikasi yang hangat di keluarga dan sekolah agar anak merasa aman untuk bercerita dan meminta bantuan,” jelasnya.
